Jurnalisnusantara.com | Jakarta. – Saat menjadi Narasumber pada acara Hari Ber-Muhammadiyah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta Sabtu, (03/05/25) Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si, bercerita, ketika membuka Tanwir Muhammadiyah yang belum lama ini diadakan di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Prabowo Subianto heran ternyata banyak juga orang Muhammadiyah yang berada di Pemerintahannya.
“Hal ini terlihat dalam Kabinet Merah Putih yang di pimpinnya. Ada yang menjadi Menteri, Wakil Menteri, Staf Akhli Menteri dan ada juga yang menjadi Staf Akhli Wakil Menteri,” ujar Prof. Murod.
‘Memang saat ini banyak Orang Muhammadiyah yang berada di Pemerintahan, karena banyak orang percaya bahwa, orang Muhammadiyah itu lebih ideologis daripada yang lainnya,” tambahnya.
“Ini terjadi karena kerja pada level politik di Muhammadiyah bisa berintegrasi dengan Pemerintah, sehingga Trust kepada Muhammadiyah begitu tinggi,” ucap Prof. Murod.
Orang Muhammadiyah yang berada di Pemerintahan, lanjut Prof. Murod harus berani berkata dan mengaku sebagai Orang Muhammadiyah.
“Karena mereka sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di Sekolah atau Kampus Muhammadiyah, sehingga otomatis mereka adalah Kader dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) atau Kader dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),” imbuhnya.
“Sehingga banyak orang yang berkata bahwa, seandainya saja di Indonesia tidak ada Muhammadiyah kemungkinan Indonesia tidak akan maju,” tutur Prof. Murod.
“Namun kita jangan Euforia dalam Ber-Muhammadiyah, sebab Pemerintahan itu bersifat hanya sementara dan selalu dinamis sehingga kita harus tetap menjaga jarak dengan Pemerintah,” seru Prof. Murod.
“Dalam berpolitik, hendaknya Muhammadiyah dapat memanfaatkan politik seperti saat ini, yaitu memberikan masukan yang cerdas dan bukan memberikan proposal yang tidak jelas,” pungkas Pror. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si.
(Wan)
