JN | Jakarta — Demokrasi Indonesia sedang tidak baik baik saja, drama demi drama dipertontonkan kekuasaan demi mempertahankan kekuasaan Hukum diutak-atik sesui kehendak penguasa.
Instrument hukum dan demokrasi dikadali, moralitas berbangsa dan bernegara dikangkangi. Skandal “Mahkamah Keluarga” menjadi puncak pertunjukan sempurna bagaimana penguasa mengakali instrument hukum dan demokrasi sekaligus, Nepotisme sebagai musuh Bersama saat era reformasi, kini menjelma kembali melalui orkestrasi senyap dan yang menyedihkan, banyak dari kita yang dahulu pejuang reformasi, justru menyetujui seraya menyangkal bahwa semua demi bangsa dan Negara.
Saat drama itu belum selesai, muncul masalah baru yaitu bocornya data pemilih di KPU.
Uniknya, ada seorang yang mengaku bernama “Jimbo” telah menemukan 204.807.203 data. Jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.
Di dalam data yang “bocor” itu, “Jimbo” mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta TPS.
Pembobolan keamanan telah terjadi. Namun, yang paling penting bagi kami sebagai pemilih dalam pemilihan presiden kali ini adalah KPU harus bisa menjelaskan secara detail gangguan troubleshootin yang tengah dialami. KPU juga harus bisa menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan diambil dalam mengatasi persoalan ini.
Namun langkah-langkah itu tidak dilakukan KPU sama sekali. Tidak ada penjelasan terbuka kepada publik. KPU menganggap enteng kasus pembobolan data. Dan KPU telah kehilangan kepercayaan dari rakyat
Untuk itu kami menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak bisa menjaga dengan baik data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh rakyat berdasarkan amanat undang-undang maka sesungguhnya komisioner KPU telah gagal menjaga kepercayaan kami.
Oleh karena itu, PRESIDIUM AKTIVIS KUDUS 9, dengan ini menyatakan sikap, dengan sebagai berikut :
1. Usut tuntas kebocoran data pemilih di KPU
2. Pecat semua komisioner KPU RI karena gagal dalam menjalankan amanah undang Undang.
Selesai aksi berjalan dengan damai , salah satu peserta aksi Harry Amiruddin telah diwawancarai oleh puluhan media .
Dalam komentarnya Harry mengatakan, Aksi hari ini merupakan gerakan rakyat tanpa didanai siapapun. Karena ini sudah ada dugaan kecurangan untuk memenangkan salah satu calon Presiden .
“Kami minta pihak KPU sebagai lembaga independen harus adil , netral dan tidak boleh berpihak pada siapapun atau kelompok manapun . Karena Pemilu pesta rakyak , hargai demokrasi , apalagi kedaulatan ada di tangan rakyak,” ujarnya.
lebih lanjut dikatakan, Aksi hari ini membawa ratusan orang dari beberapa elemen masyarakat , kordinator Rima Masitoh , diisi orator dan tim advokasi Vety Pratiwi.
“Sampai pukul 16.00 sore , kami belum diterima Komisioner KPU , dengan alasan salah satu petugas mengatakan didalam kosong tidak ada komisioner KPU satu orangpun . Akhirnya kami membubarkan diri dan kami akan datang kembali lebih banyak lagi,” terang Harry penanggung jawab aksi. *(LI)
