JN | Jakarta – Proyek Revitalisasi Pulau Tidung diharapkan oleh warga Jakarta dapat meningkatkan kedatangan Turis untuk mengunjungi Pulau Tidung. Namun, proyek ini terancam mangkrak akibat ulah dari beberapa oknum BPPBJ DKI Jakarta yang berusaha menggagalkan pelelangan Revitalisasi Pulau Tidung Lanjutan.
DG selaku Kepala Badan BPPBJ DKI Jakarta tidak mau menandatangani usulan pemenang yang diajukan Pokja Kotamadya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang sudah diajukan selama kurang lebih dua minggu. DG justru meminta untuk dilakukan lelang ulang supaya PT M bisa menang. Pokja Kotamadya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu merasa keberatan karena sudah bekerja siang dan malam selama sebulan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap pelelangan ini. Pokja percaya bahwa proses pelelangan paket tersebut sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan tidak perlu dilakukan lelang ulang.
Menurut Rusmin, S.H., M.H. selaku LSM LGMI, DG tidak berani menolak permintaan SHR untuk menggagalkan lelang tersebut karena takut akan kehilangan jabatan. Hal tersebut membuatnya melakukan segala cara meski menyalahi hukum.
Proyek Revitalisasi Pulau Tidung dibiayai oleh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 dan 2023. Proyek yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2023 itu akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Proyek yang menelan biaya sekitar 150 miliar ini merupakan proyek andalan DKI dan diharapkan bisa meningkatkan kunjungan turis ke Pulau Tidung.
Proyek Revitalisasi Pulau Tidung terbagi dalam dua tahap pelaksanaan; tahap pertama menyelesaikan dermaga dan Gedung terminal, sedangkan tahap kedua meliputi pekerjaan mekanikal, elektrikal dan lanjutan perluasan dermaga. Proyek tahap kedua akan dilaksanakan mulai bulan Juli ini agar Terminal 1 bisa beroperasi di bulan Agustus.
Berdasarkan sumber terdekat PJ gubernur DKI Heru Budi Hartono, didapatkan informasi bahwa PJ Gubernur DKI marah besar dan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat di lingkungan BPPBJ DKI yang mengganggu Proyek Revitalisasi Pulau Tidung. Mengutip Heru Budi Hartono, “saya tidak akan segan-segan mencopot pejabat yang terbukti korup yang merugikan keuangan negara.”
Rusmin, S.H., M.H. adalah Pegiat Anti Korupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat LGMI yang berencana akan melakukan demonstrasi yang akan diselenggarakan di balai Kota Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023. Rusmin menuntut PJ Gubernur DKI agar memproses oknum DG dan SHR, sekaligus mencopotnya karena dipandang akan merusak dan membawa dampak buruk.
*(LI)
